Artikel

RELIGION AND GLOBALISATION
Pembangunan merupakan sebuah kebutuhan historis dan hakikat kodrati manusia. Ia merupakan sebuah Sunnatullâh atau hukum alam. Perubahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya merupakan salah satu implementasi dari kesadaran rasional manusia untuk melakukan perubahan dan pembangunan itu. Bentuk dari derivasi pembangunan ini kemudian membentuk kebudayaan dan peradaban manusia. Namun, sejarah kebudayaan umat manusia menunjukkan bahwa pembangunan yang selalu berorientasi pada nilai-nilai materialisme an sich pada kenyataannya malah bertentangan dengan tujuan mendasar dari pembangunan dan perubahan itu sendiri. Pola pembangunan yang berorientasi pada materialisme ini telah melahirkan dan menimbulkan super ego manusia yang cenderung hedonistik, destruktif, individualistik dan tentu saja materialistik. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini muncul permasalahan sosial yang cukup kompleks yang disebut “penyakit sosial dan spiritual”, seperti pembunuhan, perampokan, perjudiaan, tawuran, perkosaan, kehidupan free sex, narkoba, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan bahkan saat ini dikagetkan dengan fenomena baru yang diebut “terorisme”.
Persoalan ini tentu saja tidak datang dengan sendirinya dan lahir begitu saja dalam konteks sejarah manusia modern. Ia merupakan akibat dan implikasi dari rencana pembangunan yang kurang memperhatikan sisi lain dari kehidupan manusia. Hal ini paling tidak dapat dikaji dari dua sisi mengenai lahirnya penyakit sosial dan spiritual ini. Pertama, hilang dan lunturnya nilai-nilai religiusitas dalam sektor-sektor kehidupan masyarakat. Disorientasi yang lebih menekankan aspek materi telah menghilangkan dimensi spiritual dan esoteris manusia sebagai sisi dari primordial manusia, sehingga melahirkan keterpecahan (split) personal dalam mengarungi kehidupan. Agama tidak lagi menjadi petunjuik kehidupan dan norma-norma sosial. Kecenderungan ini bisa dilihat dari perilaku umat beragama yang tidak lagi mencerminkan seorang umat beragama dalam melakukan aktifitas dan interaksi sosial. Sebagai contoh, gejala-gejala yang mengarah kepada kehidupan permisif (serba boleh) dalam kehidupan masyarakat seperti maraknya surat kabar dan infotainment yang berhubungan dengan kehidupan free sex. Contoh lain yang tidak kalah rumitnya adalah kecenderungan “mistik mania” yang mengarah kepada hilangnya rasionalitas dan nilai-nilai ketuhanan. Kedua, pembangunan yang tidak merata di setiap lapisan masyarakat dan tidak adanya kesempatan setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan. Penguasaan sektor ekonomi dan politik oleh segelintir orang atau kelompok telah melahirkan “keputus-asaan” sosial yang mengarah pada munculnya sikap apatis dan radikalisme ekstrim. Sebagai contoh, fenomena munculnya “terorisme lokal”. Di samping karena ketidakadilan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, juga terkait dengan tidak efektifnya pemahaman keagamaan yang telah mapan (estabslished) seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan organisasi-oeganisasi keagamaan lainnya yang dianggap kurang memperjuangkan kondisi ketidakadilan. Oleh karena itu, munculnya pemahaman dan gerakan keagamaan yang cenderung radikal merupakan sesuatu yang tak terelakkan.
Sebagai salah satu daerah yang sedang menuju kota metropolitan atau bahkan “Megapolitan”, Kabupaten Bekasi pun tidak terlepas dari problematika sosial tersebut. Benih-benih persoalan itu sudah nampak baik yang diperlihatkan dalam surat kabar, media elektronik, atau bahkan melalui pengamatan kita sendiri. Untuk itu, sebagai kota yang berbasiskan keagamaan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi perlu membangun paradigma dan visi sebagai cetak-biru (blueprint) untuk menggerakkan roda kekuatan keagamaan yang terdapat dalam sektor-sektor masyarakat, seperti kekuatan organisasi-organisasi keagamaan, pendidikan pesantren, kegiatan-kegiatan majlis ta’lim, remaja-remaja masjid dan sebagainya. Kerangka konseptual dan praksis ini sebagai langkah awal yang bersifat preventif dan kontributif yang perlu dimiliki bagi seorang pemimpin Pemerintah Kabupaten Bekasi yang akan datang untuk menyongsong kemajuan daerah yang religius, berkeadilan, sentosa dan damai.
Serbuan imperialisme budaya globalisasi. Globalisasi yang berasumsi bahwa dirinya bergerak menuju kesatuan seluruh umat manusia, dengan membangun hubungan antarmanusia melintasi batas-batas partikular seperti wilayah, negara, bangsa, etnis dan agama. Namun dalam praktiknya, globalisasi justru mengabaikan batas-batas tersebut dengan cara melupakan fakta-fakta partikularitas, yang ada di dalamnya dan penting dalam pembentukan identitas komunitas. Hal ini terlihat ketika globalisasi ‘memaksakan’ homogenitas budaya melalui cara produksi, konsumsi dan pri-kehidupan modern, yakni budaya barat. Sebagai akibatnya, identitas bangsa, budaya, etinis dan agama terancam oleh imperialisme budaya tersebut.